
Jakarta, 12 November 2026 – Conference of the Parties (COP) ke-31 sedang berlangsung di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026. COP adalah forum tahunan negara anggota United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) untuk menilai kemajuan penanganan perubahan iklim.
Tahun ini, Presiden COP31 Murat Kurum, yang juga Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Türkiye, mengusung tema “Implementation COP”, yaitu mendorong kesepakatan iklim yang sudah ada agar benar-benar dijalankan. Lalu, apa saja yang dibahas, dan apa yang perlu dibawa Indonesia agar tidak datang dengan target semata?
Agenda Utama COP31
Chris Bowen, President of Negotiations COP 31 sekaligus Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia, menyebut ada lebih dari 160 agenda yang harus dibahas. Berikut empat agenda utamanya.
Pertama, Just Transition Mechanism, yaitu mekanisme agar peralihan ke energi bersih tidak meninggalkan pekerja dan masyarakat terdampak. Bagi Indonesia, isu ini menyangkut pekerja dan daerah penghasil batu bara.
Kedua, Mitigation Work Programme, yaitu program kerja di bawah UNFCCC untuk mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca. Bagi Indonesia, isu ini berkaitan dengan emisi sektor energi dan industri yang diproyeksikan terus naik hingga 2030.
Ketiga, adaptasi perubahan iklim, yaitu langkah melindungi masyarakat dari dampak yang sudah dirasakan, seperti banjir dan kekeringan. Laporan United Nations Environment Programme (UNEP) menyebut negara berkembang membutuhkan sekitar US$305 miliar (sekitar Rp5.511 triliun) per tahun untuk adaptasi, sedangkan dana publik internasional pada 2024 baru sekitar US$28,2 miliar (sekitar Rp510 triliun), kurang dari sepersepuluhnya.
Keempat, pendanaan iklim, terutama cara mewujudkan New Collective Quantified Goal (NCQG) hasil COP29 di Baku. Negara maju memimpin mobilisasi minimal US$300 miliar (sekitar Rp5.420 triliun) per tahun untuk negara berkembang pada 2035, sementara semua pihak diajak menaikkannya menjadi US$1,3 triliun (sekitar Rp23.488 triliun) per tahun dari semua sumber.
Di luar negosiasi, Presidensi COP31 mengusulkan target elektrifikasi global “35-by-35” yang bersifat sukarela. Targetnya adalah menaikkan porsi listrik dalam konsumsi energi akhir dunia dari sekitar seperlima menjadi 35 persen pada 2035, mengacu pada analisis International Energy Agency (IEA) dan International Renewable Energy Agency (IRENA).
Elektrifikasi 35 Persen, Lompatan Besar Bagi Indonesia
Menurut IESR, untuk mencapai target tersebut, konsumsi listrik Indonesia perlu naik dari 455 terawatt jam (TWh) pada 2025 menjadi 971 TWh pada 2035, atau sekitar 8 persen per tahun. Dengan kata lain, dalam sepuluh tahun Indonesia harus menambah sekitar 516 TWh, lebih besar dari seluruh konsumsi listrik nasional pada 2025.
Direktur Program Iklim dan Transisi Energi Berkeadilan IESR, Agus Praditya Tampubolon, menilai elektrifikasi transportasi, rumah tangga, dan industri dapat memperkuat ketahanan ekonomi saat pasokan bahan bakar minyak terganggu. Syaratnya, tambahan permintaan listrik harus dipasok dengan energi terbarukan, karena jika masih didominasi bahan bakar fosil, elektrifikasi justru dapat memperpanjang ketergantungan pada batu bara.
Langkah yang Perlu Ditempuh Indonesia
Target saja tidak cukup. Climate Action Tracker masih menilai aksi iklim Indonesia critically insufficient atau sangat tidak memadai untuk menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5°C. Karena itu, IESR menekankan tiga hal yang sejalan dengan agenda di Antalya.
Pertama, kapasitas pembangkit energi terbarukan perlu naik hingga tiga kali lipat pada 2030. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 sudah membatasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara baru, tetapi masih memberi pengecualian bagi PLTU captive, yaitu pembangkit untuk kebutuhan industri sendiri. IESR merekomendasikan penghentian PLTU captive baru setelah 2030 dan percepatan pensiun PLTU tua yang tidak efisien. Langkah ini perlu diiringi oleh jaringan listrik dan penyimpanan energi agar tambahan energi terbarukan dapat bekerja secara optimal.
Kedua, Indonesia perlu mendorong pembiayaan iklim yang lebih murah dan mudah diakses, misalnya melalui hibah. Dana itu dibutuhkan untuk energi terbarukan, jaringan listrik, penyimpanan energi, dan pensiun dini PLTU.
Ketiga, transisi berkeadilan perlu disiapkan bagi daerah penghasil batu bara. IESR menekankan perlindungan sosial, pelatihan ulang, dan penciptaan lapangan kerja baru bagi pekerja yang terdampak.
Peran Indonesia di COP31 seharusnya diukur dari kemajuan implementasi di dalam negeri, bukan dari komitmen yang diumumkan. Artinya, pembaruan target saja tidak cukup tanpa kebijakan konkret dan penurunan emisi yang terukur.
