Sabtu, 30 November 2024 – Akademi Transisi Energi-Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Mentoring Leader-Himpunan Alumni IPB, mengadakan Kelas Birokrasi Iklim dengan tema “Birokrasi Indonesia dalam Mengatasi Perubahan Iklim”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat tentang peran birokrasi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak.
Kelas pertama ini terdiri dari dua sesi yang menarik dan informatif. Pertama, “Konsep Dasar Birokrasi dan Mekanisme Pembuatan Kebijakan di Indonesia” yang dipandu Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Sesi ini mengajak peserta memahami fungsi birokrasi dalam pembuatan kebijakan. Khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dadan menjelaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga dan sektor dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap isu-isu lingkungan.
“Kita akan terus berupaya untuk mengembangkan pemanfaatan energi semakin bersih, menghasilkan energi yang tetap reliabel, jadi tetap saja kualitas ketahanan tidak boleh berkurang,” kata Dadan pada sesi 1 Kelas Birokrasi Iklim.
Sesi kedua diisi oleh Deanty Mulia Ramadhani, PhD Candidate in Energy and Climate Sophia University, yang membahas “Isu Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Pertanian, Energi, dan Sosial Masyarakat”. Deanty memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana perubahan iklim mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pertanian dan energi, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Diskusi ini sangat relevan, mengingat mayoritas peserta adalah generasi Z yang sangat peduli terhadap isu-isu lingkungan.
Penelitiannya terkait penerapan energi terbarukan di pedesaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menunjukkan bahwa transisi energi di pedesaan dan daerah 3T membutuhkan social technical transition, bagaimana adopsi teknologi oleh masyarakat setempat dapat berjalan optimal sehingga teknologi energi terbarukan berfungsi dengan baik di level komunitas.
Sebanyak 273 peserta mendaftar pada kelas ini, yang sebagian besar merupakan anak muda dari generasi Z, terdiri dari mahasiswa, fresh graduate, early profesional, praktisi lingkungan, dan peneliti. Antusiasme peserta terlihat jelas selama sesi berlangsung, dengan banyak pertanyaan dan diskusi yang aktif. Salah satunya Kresna Yudha dari SMA Negeri 4 Sidoarjo , peserta termuda pada kelas ini, yang menanyakan cara agar peran generasi muda dapat optimal untuk bisa mensosialisasikan isu ini kepada generasi yang lebih senior. Pertanyaan yang menarik karena target sosialisasinya bukan ke masyarakat umum, namun ke generasi sebelumnya (millennial dan boomer). Keaktifan para peserta di Kelas Birokrasi Iklim menunjukkan bahwa generasi muda semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam menghadapi perubahan iklim dan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang berkelanjutan. Peserta juga berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengatasi isu-isu lingkungan di komunitas mereka masing-masing.
Rangkaian kelas selanjutnya akan dilaksanakan pada 7 Desember 2024, yang bertema “Koordinasi Birokrasi Lintas Sektor dalam Penyusunan Peta Jalan untuk Mengatasi Perubahan Iklim”. Selain itu, akan ada kunjungan ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara luring. Kunjungan ini diharapkan akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk berinteraksi langsung dengan para pemangku kebijakan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat jaringan antara peserta dan para pemangku kepentingan, serta memberikan wawasan praktis tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan di lapangan.
Kelas Birokrasi Iklim ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun kesadaran dan aksi kolektif terhadap perubahan iklim di Indonesia. Dengan melibatkan generasi muda dan para pemangku kebijakan, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak.
